Contoh Makalah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
KATA PENGANTAR
Bismillahirohmannirohim
Assalamu’allaikum Wr.Wb.
Puji
syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas
karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas Makalah mengenai Partisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan,
Makalah
ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Politik.
Semoga makalah ini dapat memberikan nilai tambah bagi penulis khususnya dalam
mata kuliah Sosiologi Politik.
Masih
terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyelesaikan tugas makalah ini
semoga pembimbing memaklumi karena masih tahap belajar.
Akhirnya
kami ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing yang selama ini telah
memberi banyak arahan dan ilmu,semoga menjadi bekal bagi penulis untuk
melanjutkan dan menuntut ilmu ke tingkat yang lebih tinggi.
Sumedang, 5 Maret 2017
Penyusun,
Daftar Isi
Kata Pengantar .......................................................................................... i.
Daftar Isi ................................................................................................... ii.
BAB I......................................................................................................... 1.
Pendahuluan .............................................................................................. 1.
1.1 Latar Belakang................................................................................... 4.
1.2 Rumsan Masalah................................................................................ 5.
1.2 Tujuan................................................................................................ 5.
BAB II........................................................................................................ 6.
Pemebahasan.............................................................................................. 6.
2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat..................................................... 6.
2.2 Unsur-Unsur Partisipasi Masyarakat................................................. 9.
2.3 Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat ........................................ 10.
2.4 Faktor Faktor Yang mempengaruhi Pembangunan............................ 12.
2.5 Proses Perencanaan Pembangunan..................................................... 16.
BAB III....................................................................................................... 18.
Penutup...................................................................................................... 18.
Kesimpulan ............................................................................................... 18.
Saran ......................................................................................................... 19.
Daftar Pustaka............................................................................................ 20.
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Pada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara adalah untuk
mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional
Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus
digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan
potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan
pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan
memanfaatkan potensi alam secara maksimal. Bratakusumah (1999) mengatakan bahwa
paradigma pembangunan yang sangat dikembangkan sekarang ini adalah paradigma
pemberdayaan yang berintikan partisipasi masyarakat. Masyarakat ditempatkan
sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah tidak lagi sebagai provider,
tetapi lebih bertindak sebagai intermediasi dan katalisator segenap perencanaan
pembangunan. Artinya pemerintah seharusnya memberikan kepercayaan dan
kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat,
didalam menumbuh kembangkan segala potensi yang dimilikinya bersama dengan
lingkungannya.
1.2
Rumusan Masalah
Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan ?
1)
Apa Pengertian Partisipasi
Masyarakat ?
2)
Apa Unsur Unsur Partisipasi
Masyarakat ?
3)
Apa Bentuk Dan Jenis
Partisipasi Masyarakat ?
4)
Apa Faktor Faktor yang
mempengaruhi pembangunan ?
5)
Bagaimana Proses Perencanaan
Pembangunan ?
1.3
Tujuan Masalah
Pada makalah ini mempunyai tujuan masalah sebagai berikut:
1.
Menegrti
dan memahami Arti dari partisipasi,Unsur ,dan bentuk Dukungan Masyarakat
terhadap Pembangunan.
2.
Mengerti
dan mengetahui arti dari pembangunan faktor pembangunan dan proses perencanaan
pembangunan masyarakat.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian
Partisipasi Masyarakat
Pengertian partisipasi selalu dikaitkan
atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuan yang bernama Keith Davis
mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutip oleh Sastropoetro
(1988:13) adalah Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental
atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong
untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta
turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka
partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya
tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan
tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok.
Sejalan dengan pendapat di
atas, Allport dalam Sastropoetro, (1988:12) menyatakan bahwa Seseorang yang
berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya
lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, dengan
keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya.
Dari uraian di atas jelaslah
bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan diri/ego dan tidak semata-mata
keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja, dan ketiga unsur
partisipasi tersebut di dalam realitanya tidak akan terpisahkan satu sama lain,
tetapi akan saling menunjang. Dalam realitasnya, terutama dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi ini sering
dikaitkan dengan usaha di dalam mendukung program pembangunan.
Hal sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh
Hamidjoyo,(1988:67), bahwa partisipasi mengandung tiga pengertian, yaitu:
Partisipasi berarti turut
memikul beban pembangunan. Menerima kembali hasil
pembangunan dan bertanggung jawab terhadapnya. Partisipasi berarti
terwujudnya kreativitasnya dan oto aktifitas.
Dari beberapa kajian
literatur tentang partisipasi masyarakat di negara-negara berkembang
menunjukkan bahwa konsep partisipasi diinterpretasikan secara luas. Oakley
(1991:1-10) mengartikan partisipasi ke dalam tiga bentuk, yaitu:
Ø Partisipasi sebagai bentuk
kontribusi, yaitu interpretasi dominan dari partisipasi dalam pembangunan di
dunia ketiga adalah melihatnya sebagai suatu keterlibatan secara sukarela atau
bentuk kontribusi lainnya dari masyarakat desa menetapkan sebelumnya program
dan proyek pembangunan.
Ø Partisipasi sebagai organisasi,
meskipun diwarnai dengan perdebatan yang panjang di antara para praktisi dan
teoritisi mengenai organisasi sebagai instrumen yang fundamental bagi
partisipasi, namun dapat dikemukakan bahwa perbedaan organisasi dan partisipasi
terletak pada hakekat bentuk organisasional sebagai sarana bagi partisipasi,
seperti organisasi-organisasi yang biasa dibentuk atau organisasi yang muncul
dan dibentuk sebagai hasil dari adanya proses partisipasi.
Ø Partisipasi sebagai pemberdayaan,
partisipasi merupakan latihan pemberdayaan bagi masyarakat desa, meskipun sulit
didefinisikan. Akan tetapi, pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan
keterampilan dan kemampuan masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut terlibat
dalam pembangunan.
2.2 Unsur Unsur Pasrtisipasi
Partisipasi sebagai
pemberdayaan, partisipasi merupakan latihan pemberdayaan bagi masyarakat desa,
meskipun sulit didefinisikan. Akan tetapi, pemberdayaan merupakan upaya untuk
mengembangkan keterampilan dan kemampuan Menurut Keith Davis (Sastropoetro,
1988:14) di dalam pengertian partisipasi ini terdapat tiga buah unsur yang
penting sehingga memerlukan perhatian yang khusus yaitu:
o Bahwa partisipasi sesungguhnya
merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau
hanya keterlibatan secara jasmaniah.
o Unsur kedua adalah kesediaan
memberikan sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok.
o Unsur ketiga adalah unsur tanggung
jawab.
Berdasarkan uraian di atas,
maka partisipasi tidak saja identik dengan keterlibatan secara fisik dalam
pekerjaan dan tugas saja akan tetapi menyangkut keterlibatan diri atau ego,
sehingga akan timbul tanggung jawab dan sumbangan yang besar dan penuh terhadap
kelompok.masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan.
2.3 Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat
Selanjutnya Keith Davis (Sastropoetro,
1988:55) mengemukakan pula tentang bentuk partisipasi, yaitu:
Konsultasi, biasanya dalam bentuk
jasa. Sumbangan spontan berupa uang dan
barang Mendirikan proyek yang sifatnya
berdikari dan honornya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang
berada di luar lingkungan tertentu (dermawan atau pihak ketiga), dan itu
merupakan salah satu partisipasi dan langsung akan dirasakan oleh masyarakat
itu sendiri dalam pembangunan desa tersebut. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari
dan dibiayai sepenuhnya oleh komuniti (biasanya diputuskan oleh komuniti dalam
rapat desa yang menentukan anggarannya). Sumbangan dalam bentuk kerja, yang
biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat. Bentuk kerja yang disumbangkan
oleh masyarakat akan memperingan pembangunan yang diselenggarakan desa
tersebut. Aksi massa. Mengadakan pembangunan dikalangan
keluarga sendiri. Membangun proyek komuniti yang
sifatnya otonom.
Dalam hal partisipasi
masyarakat di dalam pembangunan desa, Ndraha (1982:82) juga mengemukakan
tentang bentuk-bentuk partisipasi yaitu sebagai berikut:
Ø
Partisipasi
dalam bentuk swadaya murni dari masyarakat dalam hubungan dengan pemerintah
desa, seperti jasa/tenaga, barang maupun uang.
Ø
Partisipasi
dalam penerimaan/pemberian informasi.
Ø
Partisipasi
dalam bentuk pemberian gagasan.
Ø
Partisipasi
dalam bentuk menilai pembangunan.
Ø
Partisipasi
dalam bentuk pelaksanaan operasional pembangunan.
2.4 Faktor Faktor yang mempengaruhi pembangunan
Ada beberapa faktor yang
perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat, baik berupa
faktor pendorong maupun faktor penghambatnya. Faktor pendorong yang dapat
mempengaruhi partisipasi masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Subrata
dan Atmaja dalam Sopino (1998:32) adalah sebagai berikut:
Ø
Adanya
interes dan partisipan.
Ø
Hadiah
dari suatu kegiatan.
Ø
Adanya
keuntungan dari kegiatan.
Ø
Motivasi
dari luar.
Menurut Sastropoetro (1988), ada lima unsur penting yang
menentukan gagal dan berhasilnya partisipasi, yaitu:
Ø
Komunikasi
yang menumbuhkan pengertian yang efektif atau berhasil.
Ø
Perubahan
sikap,pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang
menumbuhkan kesadaran.Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan
pertimbangan.
Ø
Kesediaan
melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang
lain.
Ø
Adanya
rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.
Hadi dalam Dwiyanti (2005), mengemukakan bahwa faktor penghambat untuk meningkatkan
partisipasi publik di Indonesia adalah:
1.Faktor sosial, seperti: tingkat pendidikan, pendapatan dan
komunikasi
2. Faktor budaya, meliputi: sikap dan perilaku, pengetahuan dan
adat istiadat.
3. Faktor politik
4. Faktor birokrasi para pengambil keputusan.
Menurut Mikkelsen (2003), rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa
faktor yaitu:
1. Adanya penolakan secara internal di kalangan anggota
masyarakat dan penolakan eksternal terhadap pemerintah
2. Kurangnya dana.
3. Terbatasnya informasi, pengetahuan atau pendidikan
masyarakat, dan
4. Kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Banyak program pembangunan yang kurang memperoleh
antusias dan partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan
kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Di lain pihak juga sering dirasakan
kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam
bentuk apa mereka dapat atau dituntut untuk berpartisipasi. Pemberian
kesempatan berpartisipasi pada masyarakat, harus dilandasi oleh pemahaman bahwa
masyarakat setempat layak diberi kesempatan karena mereka juga punya hak untuk
berpartisipasi dan memanfaatkan setiap kesempatan membangun bagi perbaikan mutu
hidupnya.
Menurut Margono dalam Mardikanto (2003), tumbuh kembangnnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:
1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk
berpartisipasi.
Adanya kesempatan yang diberikan, merupakan faktor
pendorong tumbuhnya kemauan, dan kemauan akan menentukan kemampuannya.
Sebaliknya, adanya kemauan akan mendorong seseoransg untuk meningkatkan
kemampuan serta memanfaatkan setiap kesempatan.
2. Adanya kemauan untuk berpartisipasi
Kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama
bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Kesempatan dan kemampuan
yang cukup belum merupakan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi
masyarakat, jika mereka sendiri tidak memiliki kemauan untuk membangun.
3. Adanya kemampuan untuk berpartisipasi
Kemampuan untuk berpartisipasi adalah :
a. Kemampuan untuk menemukan dan
memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang
peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya).
b. Kemampuan untuk melaksanakan
pembangunan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang
dimiliki.
c. Kemampuan untuk memecahkan
masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumber daya dan kesempatan (peluang)
lain yang tersedia secara optimal
2.5 Proses Perencannaan Pembangunan Daerah
Proses penyusunan kebijakan program
pembangunan yang mempunyai karakter bottom up adalah sebagai berikut :
Ø MUSBANGDES
MUSBANGDES (Musyawarah Pembangunan Desa) atau istilah
lainnya MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Perencanaan
pembangunan dimulai dari tingkat desa, yang biasanya dihadiri oleh mereka yang
ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, ataupun sesuai dengan kebijakan
dari kabupaten, namun seringkali dalam prakteknya hanya menjadi semacam lips
servis belaka, karena kegunaan dari musbangdes ini masih perlu dipertanyakan.
Mestinya sebelum dilakukan musyawarah di tingkat desa, ketua-ketua RT dan RW
mengajak berembuk dengan warga mengenai kebutuhan apa saja yang harus diajukan
sebagai usulan kepada pemerintah desa, lalu dilakukanlah musyawarah pembangunan
di tingkat desa tersebu.
Ø MUSBANGCAM
MUSBANGCAM (Musyawarah Pembangunan Kecamatan) atau
istilah lainnya MUSRENBANGCAM (Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan).
Merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan musyawarah pembangunan di tingkat
desa. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai masukan dari seluruh
kawasan desa dalam satu kecamatan, kemudian yang menghadiri biasanya adalah
mereka perwakilan dari desa. Karena sudah banyak masukan dari seluruh desa,
maka mestinya pada tingkatan ini sudah harus dipikirkan mengenai pembuatan
“skala prioritas” pembangunan yang akan diajukan.
Ø MUSBANGKAB
MUSBANGKAB (Musyawarah Pembangunan Kabupaten) atau
istilah lainnya MUSRENBANGKAB (Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten).
Musyawarah ini dilakukan di tingkat Kabupaten yang
dihadiri oleh para perwakilan dari kecamatan-kecamatan untuk kemudian melakukan
sinkronisasi rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dengan
rencana-rencana yang telah dibikin oleh Dinas-dinas. Nah pada level ini
biasanya akan terjadi tarik ulur kepentingan antara masukan aspirasi dari
masyarakat dan dinas-dinas. Oleh karena memang, harus dicari format skala
prioritas pembangunan masyarakat melalui pola perengkingan, sehingga dapat
dicapai kesepakatan bersama, dan tidak hanya pada coret-mencoret yang dilakukan
oleh para kepala dinas semata. Penentuan skala prioritas ini tidak boleh
dilakukan secara sepihak karena hasil dari pelaksanaan kegiatan ini nantinya
akan menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD). Draft APBD ini
kemudian diajukan oleh pemerintah kabupaten untuk dimusyawarahkan dengan DPRD
(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Dalam mewujudkan tujuan program
pembangunan pada setiap lembaga
dibutuhkan suatu pola manajerial
dalam pengelolaan pembangunan, pola
manajerial tersebut dimaksudkan
agar hasil pembangunan dan program
program pemerintahan lainnya
dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya
oleh masyarakat. Salah satu hal
yang dibutuhkan adalah kesadaran dan
partisipasi aktif dari seluruh
masyarakat dalam menunjang suksesnya
pelaksanaan program pembangunan.
Selain itu juga diperlukan
kebijaksanaan pemerintah untuk
mengarahkan serta membimbing
masyarakat untuk bersama-sama
melaksanakan program pembangunan.
Partisipasi masyarakat merupakan
modal utama dalam upaya mencapai
sasaran program pemerintah
diseluruh wilayah Republik
Indonesia.
Keberhasilan dalam pencapaian sasaran
pelaksanaan program
pembangunan bukan semata-mata
didasarkan pada kemampuan aparatur
pemerintah, tetapi juga berkaitan
dengan upaya mewujudkan kemampuan
dan keamanan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pelaksanaan program
pembangunan. Adanya partisipasi
msyarakat akan mampu mengimbangi
keterbatasan biaya dan kemampuan
pemerintah dalam pencapaian
pelaksanaan program pembangunan
tersebut.
SARAN
·
Berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, dengan ini disarankan
kepada
pemerintah agar senantiasa
memperbaiki dan mengejar
pendidikan dalam segala modelnya.
Disamping itu perlu pula diadakan pembinaan terhadap
masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani
sehinggah mereka dapat hidup lebih layak lagi seperti
kehidupan
masyarakat pada umumnya
·
Perlu adanya upaya-upaya oleh pemerintah untuk merangsang
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Sebagai
salah satu contoh yang perlu ditempuh adalah
memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk memilih cara
bagaimana
mereka mau berpartisipasi dalam pembangunan.
Disamping itu pemerintah desa
harus mampu menjalankan kepemimpinan
sesuai karakter masyarakatnya, dengan demikian akan
terjalin
adanya komunikasi dan kerjasama dalam pelaksanaan
pembangunan.
DAFTAR PUSTAKA
·
www.Google.com
Komentar
Posting Komentar